Tenaga Pendamping Profesional Bone Bolango 1.
Tenaga Pendamping Profesional Bone Bolango 2.
Tenaga Pendamping Profesional Bone Bolango 3.
Tenaga Pendamping Profesional Bone Bolango 4.
Tenaga Pendamping Profesional Bone Bolango 5.
MENTERI Desa *Yandri Susanto* dan Menko Pangan *Zulkilfi Hasan* meninjau persiapan KDMP di Boyolali untuk memastikan kesiapan agar segera beroperasi sehingga manfaatnya merasakan warga.
Sumber: iNews
#KDMPManfaatBagiWarga
#KementerianDesaPDT
#BPSDMKementerianDesaPDT
#BangunDesaBangunIndonesia
#TPPKerjaBerdampak
HARI PEREMPUAN PEDESAAN SEDUNIA
15 Oktober 2026
Mengakui peran perempuan desa (termasuk perempuan adat) dalam mendukung ketahanan pangan, pertanian, pengelolaan SDM dan pengentasan kemiskinan. Berperan diberbagai rantai pasok pangan dari menanam, merawat, memanen, hingga mengolah dan memasarkan hasil bumi.
#KementerianDesaPDT
#BPSDMKementerianDesaPDT
#HariPerempuanDesaSedunia
#BangunDesaBangunIndonesia
PENDAMPING DESA TPP Kementerian Desa PDT di seluruh Indonesia siap menjadi Agen Perlinsos guna mendata dan mensukseskan pemerataan perlindungan sosial masyarakat
@setkabgoid
@kemendespdt
@bpsdmkemendesa
#TPPAgenPerlinsos
#KementerianDesaPDT
#BPSDMKementerianDesaPDT
#BangunDesaBangunI
Pemerintah Kabupaten Situbondo dan Pemkab Serang resmi meluncurkan inisiatif kolaboratif Anyer–Panarukan Road, Route, Roots (3R) pada Minggu (11/10/2026) di Jakarta!
Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menegaskan inisiatif ini lahir dari pentingnya menjembatani nilai sejarah masa lalu dengan kebutuhan kesejahteraan masyarakat.
Dihadiri langsung oleh Mendes PDT Yandri Susanto dan Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah program ini mendesain ulang koridor Jalan Raya Pos menjadi pusat pertumbuhan pariwisata, budaya, & UMKM lokal.
#AnyerPanarukan
#KementerianDesaPDT
#BPSDMKemendesaPDT #RoadRouteRoots
#BangunDesaBangunIndonesia
🇮🇩✨ Launching Hari Desa Nasional 2027 dan Kick Off Liga Desa 2026–2027!
Semarak Hari Desa Nasional 2027 menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan, mengembangkan potensi desa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Sumber: iNews
#KementerianDesaPDT
#BPSDMKementerianDesaPDT
#HariDesaNasional2027
#LigaDesa
#BangunDesaBangunIndonesia
LAUNCHING HARI DESA NASIONAL
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertingga, *Yandri Susanto* me Launching Hari Desa Nasional, di Kab. Bandung Barat, Jawa Barat, 10 Oktober 2026
#KementerianDesaPDT
#BPSDMKementerianDesaPDT
#LaunchingHariDesaNasional
#BangunDesaBangunIndonesia
SELAMAT Hari Bakti Pendamping Desa 7 Oktober 2026.. Pendamping Desa hadir untuk mendampingi, menguatkan dan turut serta memandirikan Desa
#KementerianDesaPDT
#BPSDMKementerianDesaPDT
#TPPKerjaBerdampak
#BangunDesaBangunIndonesi
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal *Yandri Susanto* menegaskan kesiapan Kemendes PDT mendukung perluasan program Perlindungan Sosial (Perlinsos) dengan melibatkan melibatkan Pendamping Desa di 37 provinsi sebagai agen Perlinsos.
#KementerianDesaPDT
#BPSDMKementerianDesaPDT
#BangunDesaBangunIndonesia
#KerjaPendampingDesaBerdampak
Selamat Hari Jantung Sedunia
Jantung Sehat, Hidup Lebih Kuat. *Jaga Kesehatan Jantung*
Selasa, 29 September 2026
#KementerianDesaPDT
#BPSDMKemeterianDesaPDT
#JagaKesehatanJantung
Menteri Desa PDT *Yandri Susanto* menilai lomba sepak bola antar-RT/desa dapat menggerakkan ekonomi lokal, mengembangkan potensi olahraga dan wisata desa. Kemendes PDT juga menyiapkan Liga Desa Nasional 2027 di Kabupaten Mojokerto sebagai wadah menggali talenta muda desa, serta mendorong perekonomian masyarakat.
#KementerianDesaPDT
#BPSDMKementerianDesaPDT
#BangunDesaBangunIndonesi
Sumber: Media Indonesia
#KementerianDesaPDT
#BPSDMKementerianDesaPDT
#BangunDesaBangunIndonesia
Menteri Desa PDT *Yandri Susanto* mengajak mahasiswa baru UMJ berani bermimpi besar, menjadi pengusaha, menggali potensi unggulan desa. Dengan 49 negara tujuan ekspor, mahasiswa didorong turut mengembangkan komoditas lokal.
#KementerianDesaPDT
#BPSDMKementerianDesaPDT
#BangunDesaBangunIndonesia
Dalam mendukung percepatan penanganan karhutla, sebanyak 64 pesawat dikerahkan untuk melaksanakan operasi pemadaman dari udara. Armada tersebut terdiri atas 55 pesawat BNPB dan 9 pesawat TNI yang terus bergerak melakukan water bombing di wilayah terdampak kebakaran.
Selain operasi udara, penanganan karhutla juga dilaksanakan melalui pengerahan 54.394 personel gabungan di darat. Personel tersebut berasal dari unsur TNI, Polri, serta masyarakat yang turut berperan aktif dalam upaya pemadaman kebakaran.
Pengerahan personel mencakup sejumlah wilayah, yaitu Kalimantan Barat sebanyak 14.759 personel, Kalimantan Tengah 4.686 personel, Kalimantan Selatan 3.557 personel, Sumatra Selatan 11.026 personel, Riau dan Kepulauan Riau 14.382 personel, serta Jambi sebanyak 5.984 personel.
Sinergi antara operasi pemadaman dari udara dan darat merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat penanganan karhutla, melindungi masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan.
Melalui kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat, upaya penanggulangan karhutla terus dilakukan secara terpadu, responsif, dan berkelanjutan.
Sumber Informasi : Medsos Sekretariat Kabinet RI
Selamat Hari Palang Merah Indonesia✨
17 September 2026✨
Hari Palang Merah Indonesia menjadi momentum untuk mengenang perjalanan dan pengabdian PMI dalam memberikan pertolongan kemanusiaan bagi masyarakat Indonesia.
Sejak resmi berdiri pada 17 September 1945, Palang Merah Indonesia terus hadir dalam berbagai situasi, mulai dari membantu korban perang hingga memberikan pelayanan kemanusiaan dalam penanganan bencana, tanggap darurat, pemulihan, dan pengurangan risiko bencana.
Semangat kemanusiaan mengajarkan kita bahwa kepedulian tidak mengenal batas. Setiap bantuan, setiap tetes darah, dan setiap langkah pengabdian dapat menjadi harapan bagi mereka yang membutuhkan.
Mari terus tumbuhkan semangat kemanusiaan, kepedulian, dan kerelawanan untuk Indonesia yang lebih tangguh.
🩸 Setetes darah, sejuta harapan.
🤝 Bersama, kita hadir untuk kemanusiaan.
#KementerianDesaPDT
#BPSDMKementerianDesaPDT
#BangunDesaBangunIndonesia
17 September 2026✨
Hari Palang Merah Indonesia menjadi momentum untuk mengenang perjalanan dan pengabdian PMI dalam memberikan pertolongan kemanusiaan bagi masyarakat Indonesia.
Sejak resmi berdiri pada 17 September 1945, Palang Merah Indonesia terus hadir dalam berbagai situasi, mulai dari membantu korban perang hingga memberikan pelayanan kemanusiaan dalam penanganan bencana, tanggap darurat, pemulihan, dan pengurangan risiko bencana.
Semangat kemanusiaan mengajarkan kita bahwa kepedulian tidak mengenal batas. Setiap bantuan, setiap tetes darah, dan setiap langkah pengabdian dapat menjadi harapan bagi mereka yang membutuhkan.
Mari terus tumbuhkan semangat kemanusiaan, kepedulian, dan kerelawanan untuk Indonesia yang lebih tangguh.
🩸 Setetes darah, sejuta harapan.
🤝 Bersama, kita hadir untuk kemanusiaan.
#KementerianDesaPDT
#BPSDMKementerianDesaPDT
#BangunDesaBangunIndonesia
Perkuat Sinergi, Percepat Pembangunan Desa 🇮🇩
Pemerintah bersama TNI terus memperkuat sinergi untuk mendorong percepatan pembangunan dan penguatan ekonomi desa.
Kolaborasi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bersama Kopassus akan diawali di Provinsi Bengkulu pada Oktober mendatang, melalui berbagai kegiatan yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masyarakat desa.
Mulai dari pembangunan jalan, sarana kesehatan dan pendidikan, MCK, rehabilitasi rumah, hingga penguatan kegiatan ekonomi masyarakat desa.
Melalui semangat TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan integrasi berbagai program kementerian, kolaborasi ini diharapkan semakin memperkuat pemberdayaan masyarakat dan menghadirkan pembangunan yang nyata dari desa.
Bersinergi, bergerak bersama, membangun desa untuk Indonesia maju. 🇮🇩
Sumber Informasi: INews
#KemendesPDT
#BangunDesaBangunIndonesia
#BPSDMKemendesPDT
MENTERI DESA PDT Yandri Susanto merekomendasikan sejumlah solusi untuk menangani konflik agraria yang terjadi di desa, khususnya yang berada di dalam atau berbatasan langsung dengan kawasan hutan
#Desakawasanhutan #KemendesaPDT #BangunDesaBangunIndonesia
Pemerintah terus membuka ruang dialog dan partisipasi publik untuk memperkuat Program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
💪🇮🇩
Sumber informasi : iNews
#KemendesPDT
#BangunDesaBangunIndonesia
#BPSDMKemendesPDT
MENTERI DESA Yandri Susanto Sabtu 5 Sept 2026 Panen Anggur di Kebun Anggur Merak Berseri Desa Merak Batin Lampung Selatan menginspirasi semangat untuk memajukan BUMDES di seluruh desa-desa di Indonesia. #KebunAnggurBUMDES #DesaBerdayaWargaSejahtera
#KemendesaPDT
#TPPBerdampak
RAPAT KERJA Menteri Desa PDT Yandri Susanto bersama Komisi V DPR RI membahas evaluasi penyesuaian anggaran TA 2026 serta membahas dan menetapkan RKA K/L TA 2027. Komitmen bersama terus utk diperkuat
@setkabgoid
@kemendespdt
#KemendesaPDT #KomisiVDPRRI #RapatKerja #TPPBerdampak
@kemendespdt
@KemensetnegRI
#KemendesaPDT
#BangunDesaBangunIndonesia
#FestivalDutaDesaGenZ
#JempolBaik
#TPPKerjaBerdampak
FESTIVAL DUTA DESA Gen-Z 2026 di Serang wadah inkubasi nasional untuk menjaring, mengedukasi dan mengkonsolidasi pemuda desa yg memiliki jiwa kepemimpinan serta kreatifitas digital guna membentuk SDM perdesaan yg inovati, berdaya saing global dan mampu menjadi local champion
#FestivalDutaDesaGenZ
#BerdayaSaingGlobal
#LocalChampion
#BangunDesaBangunIndonesia
BIJAK BERMEDSOS MENJAGA INTEGRITAS BANGSA
Dalam ajang Pemimpin Daerah Awards 2026 yang disiarkan iNews HD, Aries Marsudiyanto Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus/BAPPISUS menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi bangsa saat ini.
Ia menegaskan bahwa Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Hampir seluruh komponen, mulai dari pesawat, mobil, laptop, hingga satelit, bahan bakunya tersedia di Indonesia. Bahkan sekitar 82 persen sumber daya mineral dunia berada di Indonesia.
Namun, kekayaan tersebut belum bisa dimaksimalkan karena bangsa masih terus dihadapkan pada kericuhan. Ia mengingatkan pentingnya menghormati konstitusi, termasuk batas masa jabatan pemimpin dua kali lima tahun yang telah disepakati sejak reformasi.
Menurutnya, aksi demo, pembakaran, dan konflik antar anak bangsa hanya akan merugikan kita sendiri.
Ia menilai pemicu utama perpecahan saat ini adalah media sosial. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk menggunakan media sosial dengan bijak dan berkontribusi membangun bangsa melalui hal-hal positif. Di era AI dan deepfake yang membuat sulit membedakan berita benar dan hoaks, kita harus lebih bijak dalam menggunakan "jempol" kita di dunia maya.
#KemendesaPDT
#Bijakbermedsos
#JagaBangsaBangunDesa
MENTERI DESA PDT @YandriSusanto27 Resmi Pimpin IKSS . Mengusung semangat silaturahmi dan persatuan, IKSS menjadi wadah bagi 13 paguyuban masyarakat Sumatera Bagian Selatan.
@bpsdmkemendesa @kemendesapdtt
#MenteriDesaPimpinIKSS
#BangunDesaBangunIndonesia
#KemendesPDT
Dalam Beberapa hari terakhir, muncul isu Menteri Desa PDT Yandri Susanto berencana menutup toko kelontong dengan radium 2km di dekat Kopdes. Mendes menyatakan bahwa video tersebut tidak benar dan rekayasa kecerdasan buatan Al.
Sebaliknya, Pemerintah berkomitmen akan melakukan kolaborasi UMKM di desa dan pelaku usaha lainnya.
Sumber Informasi : Kompas TV
#KetahananPangan
#KerjasamaBUMDesaKDMPKWT
#KaryaDesaBerdaya
https://www.instagram.com/reel/Dbr5D42p45n/?igsh=MTFleGptYzVvd2Qyeg==
Rapat Koordinasi (Rakor) Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kabupaten Bone Bolango dilaksanakan sebagai forum koordinasi rutin untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas pendampingan desa, menyamakan persepsi terhadap kebijakan terbaru, serta memperkuat sinergi antara TAPM Kabupaten, Pendamping Desa, dan Pendamping Lokal Desa. Rakor juga menjadi media penyampaian perkembangan program prioritas, evaluasi pelaporan, serta pembahasan berbagai permasalahan yang dihadapi di masing-masing wilayah dampingan.
- Menyelaraskan pelaksanaan program prioritas Kementerian
Desa.
- Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar TPP.
- Merumuskan langkah penyelesaian terhadap permasalahan yang
dihadapi di desa.
Masih ditemukan keterlambatan penyampaian laporan, perbedaan
pemahaman dalam pelaksanaan beberapa kegiatan desa, serta adanya permasalahan
teknis pada implementasi program di lapangan.
Tindak lanjut yang disepakati adalah meningkatkan intensitas koordinasi, melakukan pendampingan langsung kepada pemerintah desa, serta mempercepat penyelesaian kendala melalui komunikasi dengan pihak terkait.
.jpeg)
Seluruh TPP diharapkan terus meningkatkan kualitas
pendampingan, menjaga koordinasi dengan pemerintah desa dan pemerintah daerah,
serta memastikan seluruh program prioritas terlaksana sesuai ketentuan. Rakor
menjadi sarana evaluasi dan penguatan komitmen bersama dalam mewujudkan tata
kelola pemerintahan desa yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Resume Hasil Rapat Koordinasi Kluster Kabila dan Suwawa ( Kabila, Tilongkabila, Kabila bone, Botupingge, Suwawa, Suwawa Selatan dan Pinogu)
Tanggal: 01 April 2026
A. Pembukaan:
1. Korkab Ahmad Nanang Kadir
• Memperkenalkan progres dalam kegiatan pendampingan yang telah dilakukan.
• Menginformasikan tentang program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk triwulan pertama tahun 2026 (Januari-Maret).
• Menekankan agenda utama rakor, yaitu sosialisasi pembuatan dan tutorial blogspot atau website desa.
2. Sambutan Korwil Farid Hubu
• Mengingatkan pentingnya keseriusan pendamping dalam menjalankan tugas.
• Menyampaikan hasil validasi data pemanfaatan dana desa tahun 2025 dengan progres kuantitatif 99% dan capaian realisasi dana 88%.
• Menyoroti adanya data penerima BLT yang melebihi kuota yang ditetapkan dalam APBDes.
• Mencatat adanya kekeliruan dalam penetapan satuan kegiatan, terutama terkait sarana dan prasarana desa.
• Menyampaikan bahwa beberapa data penerima BLT untuk tahun 2026 masih keliru, sehingga perlu diperbaiki.
• Mengingatkan bahwa data penerima BLT harus sinkron dengan data BNBA.
• Menyampaikan bahwa hingga saat ini, baru 20 dari 160 desa di Kabupaten Bone Bolango yang memiliki blogspot.
• Menekankan pentingnya memposting semua kegiatan desa di blogspot atau website masing-masing.
• Menyebutkan rencana sosialisasi khusus untuk aplikasi evaluasi kinerja pendamping tahun 2026.
• Mengharapkan tindak lanjut di lapangan dari pendamping desa setelah rakor.
• TAPM akan memonitor dan mengevaluasi semua kegiatan pendampingan secara menyeluruh.
• Menyampaikan bahwa data pemanfaatan dana desa untuk tahun 2026 akan dikirim tiap hari Senin dari Kabupaten ke Provinsi.
• Menekankan perlunya pemetaan pendamping yang memperhatikan kondisi lapangan.
• Menginformasikan bahwa terdapat kekurangan pendamping di beberapa kecamatan, khususnya di Kabupaten Bone Bolango, di mana dua kecamatan tidak memiliki pendamping.
3. Sambutan Korprov Gorontalo Yakob Mohamad
• Menyampaikan bahwa pemetaan pendamping telah memperhatikan kondisi lapangan di Provinsi Gorontalo.
• Menerangkan bahwa kekurangan pendamping desa telah diusulkan ke Kementerian melalui Kornas di Jakarta.
• Menekankan bahwa sistem relokasi pendamping harus mempertimbangkan situasi di setiap wilayah.
• Menyatakan bahwa blogspot berfungsi sebagai wadah untuk monitoring dan evaluasi kegiatan.
• Mengingatkan pentingnya evaluasi terhadap aktivitas dan eksistensi pendamping desa.
• Mengharapkan pendamping desa mengunggah kegiatan harian mereka di media sosial seperti Facebook, TikTok, Twitter, Instagram, dan blogspot.
• Menegaskan bahwa monitoring oleh TAPM harus mencakup semua aspek kegiatan pendampingan.
• Mengharapkan Korcam melakukan koordinasi dengan seluruh pendamping di kecamatan guna mengoptimalkan kegiatan.
B. Laporan Progress Kegiatan Pendampingan
1. Kecamatan suwawa : 10 Desa
a. Identifikasi dan Fasilitasi Musyawarah Pertanggungjawaban BUMDES: Desa Boludawa, tgl 17 Maret 2026, RKTL 9 desa akhir April 2026
b. Informasi Ketahanan Pangan 2025 dan 2026: 2025, menyisakan 2 desa (Helumo, Huluduotamo) tdk jalan, bahkan sebagian dana masih di rekening desa dan Bumdes (tdk tereksekusi)
c. Penyaluran Dana Desa tahap ke-1 tahun 2026: 100% masuk ke rekening desa
d. Penyaluran BLT Dana Desa tahun 2026 :10 desa telah salur ke KPM (januari februari maret)
e. Kelengkapan BNBA KPM BLT Dana Desa: Datanya sudah dikirim ke pak Haji dan pak Asep
f. Informasi Progres Fasilitasi Pembuatan Website Blogspot Pemerintah Desa: Masih 4 desa (Bube Baru, Tingkohubu, Tingkohubu timur, Ulanta) RKTL akhir april
g. Progres Input Pemanfaatan Dana Desa tahun 2025: 100% sudah selesai
h. Informasi Fasilitasi Laporan Kinerja BPD: Baru 2 desa yang telah melaksanakan (Helumo, Tingkohubu) RKTL pertengahan april
i. Identifikasi Penanganan masalah di Desa: Belum ada
j. Informasi Pembangunan Gerai KDKMP: Tidak ada
k. Pertanyaan sebagai Bahan Diskusi Rapat Koordinasi: Penyertaan modal Bumdes program ketapang masih menyisakan dana di rekening Bumdes (beberapa desa), pertanyaan, apakah kegiatannya masih mengikuti regulasi di tahun 2025?
2. Kecamatan Botupingge; 9 Desa
a. Identifikasi dan Fasilitasi Musyawarah Pertanggungjawaban BUMDES: 1 Desa sudah, 8 desa belum
b. Informasi Ketahanan Pangan 2025 dan 2026: 2025, 7 desa sudah, 2 desa belum
c. Penyaluran Dana Desa tahap ke-1 tahun 2026: 8 desa sudah, 1 desa belum
d. Penyaluran BLT Dana Desa tahun 2026 : 7 desa telah salur 2 desa belum
e. Kelengkapan BNBA KPM BLT Dana Desa: 0 desa sudah, 9 desa belum
f. Informasi Progres Fasilitasi Pembuatan Website Blogspot Pemerintah Desa: 2 desa sudah, 9 desa belum
g. Progres Input Pemanfaatan Dana Desa tahun 2025: 9 desa sudah atau 100% sudah selesai
h. Informasi Fasilitasi Laporan Kinerja BPD: 0 desa sudah, 9 desa belum
i. Identifikasi Penanganan masalah di Desa: Belum ada
j. Informasi Pembangunan Gerai KDKMP: 1 desa sedang di banguan, 8 desa masih identifikasi
k. Pertanyaan sebagai Bahan Diskusi Rapat Koordinasi: belum ada
3. Kecamatan Suwawa Selatan: 8 Desa
a. Identifikasi dan Fasilitasi Musyawarah Pertanggungjawaban BUMDES: 0 Desa sudah, 8 desa belum
b. Informasi Ketahanan Pangan 2025 dan 2026: 2025, 7 desa sudah, 1 desa belum
c. Penyaluran Dana Desa tahap ke-1 tahun 2026: 8 desa sudah, 100%
d. Penyaluran BLT Dana Desa tahun 2026 : 8 desa telah salur , 100%
e. Kelengkapan BNBA KPM BLT Dana Desa: 7 desa sudah, 1 desa belum
f. Informasi Progres Fasilitasi Pembuatan Website Blogspot Pemerintah Desa: 2 desa sudah, 8 desa belum
g. Progres Input Pemanfaatan Dana Desa tahun 2025: 8 desa sudah atau 100% sudah selesai
h. Informasi Fasilitasi Laporan Kinerja BPD: 0 desa sudah, 8 desa belum
i. Identifikasi Penanganan masalah di Desa: 4 desa belum tuntas permasalahan tahun 2023
j. Informasi Pembangunan Gerai KDKMP: 2 desa sedang di banguan, 6 desa masih identifikasi
k. Pertanyaan sebagai Bahan Diskusi Rapat Koordinasi: belum ada
4. Kecamatan Kabila: 7 Desa
a. Identifikasi dan Fasilitasi Musyawarah Pertanggungjawaban BUMDES: 2 Desa sudah, 5 desa belum
b. Informasi Ketahanan Pangan 2025 dan 2026: 2025, 7 desa sudah, 6 desa panen, 1 desa belum panen
c. Penyaluran Dana Desa tahap ke-1 tahun 2026: 6 desa sudah, 1 desa belum
d. Penyaluran BLT Dana Desa tahun 2026 : 3 desa telah salur , 4 desa belum
e. Kelengkapan BNBA KPM BLT Dana Desa: 3 desa sudah, 4 desa belum
f. Informasi Progres Fasilitasi Pembuatan Website Blogspot Pemerintah Desa: 7 desa sudah ada website, 0 desa belum ada blogspot
g. Progres Input Pemanfaatan Dana Desa tahun 2025: 7 desa sudah atau 100% sudah selesai
h. Informasi Fasilitasi Laporan Kinerja BPD: 2 desa sudah, 5 desa belum
i. Identifikasi Penanganan masalah di Desa: hinor imam masjid danguru ngaji belum sepaham
j. Informasi Pembangunan Gerai KDKMP: 1 desa sedang di banguan, 6 desa masih identifikasi
k. Pertanyaan sebagai Bahan Diskusi Rapat Koordinasi: dana kethanan pangan tahun 2026 apakah masih sama dengan tahun 2025. System Analisa terkait dana ketahanan pangan yang terlalu kecil yang sulit di analisa
5. Kecamatan Kabila Bone: 9 Desa
a. Identifikasi dan Fasilitasi Musyawarah Pertanggungjawaban BUMDES: 3 Desa sudah, 6 desa belum
b. Informasi Ketahanan Pangan 2025 dan 2026: 2025, 8 desa sudah, 1 desa belum, 6 desa panen, 2 desa menunggu panen
c. Penyaluran Dana Desa tahap ke-1 tahun 2026: 9 desa sudah, 100%
d. Penyaluran BLT Dana Desa tahun 2026 : 4 desa telah salur , 5 desa belum
e. Kelengkapan BNBA KPM BLT Dana Desa: 6 desa sudah, 3 desa belum
f. Informasi Progres Fasilitasi Pembuatan Website Blogspot Pemerintah Desa: 1 desa sudah ada website, 8 desa belum ada blogspot
g. Progres Input Pemanfaatan Dana Desa tahun 2025: 9 desa sudah atau 100% sudah selesai
h. Informasi Fasilitasi Laporan Kinerja BPD: 1 desa sudah, 8 desa belum
i. Identifikasi Penanganan masalah di Desa: belum ada
j. Informasi Pembangunan Gerai KDKMP: 1 desa sedang di banguan, 8 desa masih identifikasi
k. Pertanyaan sebagai Bahan Diskusi Rapat Koordinasi: belum ada
6. Kecamatan Tilongkabila : 14 Desa
a. Identifikasi dan Fasilitasi Musyawarah Pertanggungjawaban BUMDES: 4 Desa sudah, 10 desa belum
b. Informasi Ketahanan Pangan 2025 dan 2026: 2025, 12 desa sudah, 2 desa belum
c. Penyaluran Dana Desa tahap ke-1 tahun 2026: 8 desa sudah, 6 desa belum
d. Penyaluran BLT Dana Desa tahun 2026 : 8 desa telah salur , 6 desa belum
e. Kelengkapan BNBA KPM BLT Dana Desa: 1 desa sudah, 13 desa belum
f. Informasi Progres Fasilitasi Pembuatan Website Blogspot Pemerintah Desa: 14 desa sudah ada blogspot
g. Progres Input Pemanfaatan Dana Desa tahun 2025: 14 desa sudah atau 100% sudah selesai
h. Informasi Fasilitasi Laporan Kinerja BPD: 0 desa sudah, 14 desa belum
i. Identifikasi Penanganan masalah di Desa: belum ada
j. Informasi Pembangunan Gerai KDKMP: 4 desa sedang di banguan, 10 desa masih identifikasi
k. Pertanyaan sebagai Bahan Diskusi Rapat Koordinasi: belum ada
7. Kecamatan Pinogu: 5 Desa
a. Identifikasi dan Fasilitasi Musyawarah Pertanggungjawaban BUMDES: 2 Desa sudah, 3 desa belum
b. Informasi Ketahanan Pangan 2025 dan 2026: 2025, 2 desa sudah, 3 desa belum,
c. Penyaluran Dana Desa tahap ke-1 tahun 2026: 2 desa sudah, 3 desa belum
d. Penyaluran BLT Dana Desa tahun 2026 : 0 desa telah salur , 5 desa belum
e. Kelengkapan BNBA KPM BLT Dana Desa: 0 desa sudah, 5 desa belum
f. Informasi Progres Fasilitasi Pembuatan Website Blogspot Pemerintah Desa: 0 desa sudah ada website, 0 desa belum ada blogspot
g. Progres Input Pemanfaatan Dana Desa tahun 2025: 5 desa sudah atau 100% sudah selesai
h. Informasi Fasilitasi Laporan Kinerja BPD: 1 desa sudah, 4 desa belum
i. Identifikasi Penanganan masalah di Desa: satu desa dala status pelimpahan ke Pengadilan
j. Informasi Pembangunan Gerai KDKMP: 0 desa sedang di banguan, 5 desa masih identifikasi
k. Pertanyaan sebagai Bahan Diskusi Rapat Koordinasi: belum ada
C. Solusi dan materi TAPM
1. TAPM Kabupaten/ Ramon Lakadjo
• Progress AHU bemdesa terap menjadi perhatian pendamping untuk percepatan
• Pertangungjawaban dana bumdesa segera di fasilitasi agar laporan tersebut tuntas
• Alokasi dana Ketapang dalak bentuk pertangungjawaba realisasi anggaran Ketapang
- Pemeringkatan bumdesa menjadi hal wajib untuk di lakukan pendampingan dan fasilitasi oleh pendamping desa, dengan memperhatikan PP no 11 dan permendesa no 3 tahun 2012, serta kepmedesa no 145 tahun 2022.
• Faslitasi pemeringkatan bumdesa sampai batas tanggl 18 april 2026
• Seluruh regulasi terkait bumdesa su dah disampaikan melalui grup WA TPP
• Format 115 bumdesa akan menjadi data dasar untuk menganalisa sealigus mudah dalam penginputan pemeringkatan bumdesa.
• Laporan pertangungjawaban harus menjadi perhatian pengurus bumdesa dan bumdesa Bersama yang ada dalam pencatatan buku kas umum.
2. Korkab/ Nanang Kadir
• Tiap desa harus punya akun dan tiap pendamping hatus punya akun
• OJT rakor ini bertitik pada tutorial pembuatan blogspot dan system pemeringkatan bumdesa
- Banyaknya Bumdesa yang belum melakukan pencatatan kegiatan bumdesa utamanya catatan keluar masuk anggaran bumdesa
- Banyaknya desa yang belum ada PAD desa
• Data ketahanan pangan tahun 2025 belum dapat masuk PAD karena belum cukup satu tahun pelaksanaan kegiatan bumdesa.
• Bumdesa belum ada catatan pendatapatan bumdesa m
- Bumdesa harus Menyusun urutan mulai perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban
- Simulasi system pemeringkatan bumdesa dan pertanggungjawab bumdesa.
3. TAPM Kabupaten Asep Nurdin
• Perlu identifikasi data media social pendamping desa dan desa
• Media social konvensional seperti FB, Instagram, Tiktok dan Tweeter umum semua desa sudah ada
• Website atau blogspot masih banyak desa yang belum ada
• Pendamping desa setelah melakukan identifikasi langsung membuat RKTL pelaksanaan kegiatan, menentukan PIC, waktu Pelaksanaan kegiatan
• Jenis kegiatan berupa Menyusun rencana kegiatan, pelatihan/ on the job training desa, pembuatan website atau blogspot da evalausi pelaksanaan kegiatan.
- Review data input pemanfaatan dana desa tahun 2025 terkait kualitas laporan.
4. Diskusi dan tanya jawab serta simulasi pembuatan blogspot
Setelah penyampaian materi dari Kecamatan dan TAPM langsung dilakukan diskusi, tanya jawab dan simulasi pemreingatan bumdesa dan system pelaporan bumdesa serta simulasi da review data pemanftaan dana desa tahun 2025.
Kegiatan di askhiri dengan simulasi pembuatan blogspot bagi desa dan pendamping desa.
Laporan ini diharapkan menjadi acuan untuk perbaikan dan tindak lanjut dalam pelaksanaan pendampingan di lapangan, serta sebagai sarana untuk memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan.
1.
Peningkatan Kapasitas TPP
TPP harus terus meningkatkan kemampuan mereka
dalam mendampingi penyelenggaraan pemerintahan desa serta pelaksanaan
pembangunan. Melalui pelatihan dan pengembangan diri, TPP dapat memperkuat
keterampilan mereka dalam pembinaan masyarakat dan pemberdayaan desa. Dengan
demikian, mereka tidak hanya berfungsi sebagai pendamping administratif, tetapi
juga sebagai agen perubahan yang mampu menggerakkan masyarakat.
2.
Fasilitasi Perencanaan dan Pelaksanaan
Pembangunan
Sebagai fasilitator, TPP memiliki tanggung jawab
untuk memastikan bahwa desa dapat melakukan perencanaan pembangunan secara
efektif. Ini termasuk membantu desa dalam pengelolaan keuangan dan memastikan
tersedianya dokumen penting, seperti SK Kelompok Kerja Pendataan Desa dan
rencana kerja tim penyusun RPJM Desa. Dengan dukungan TPP, desa dapat merancang
program yang lebih terarah dan berkelanjutan.
3.
Pendampingan Program Prioritas
Dalam konteks program-program prioritas
nasional, TPP berperan penting dalam mendampingi desa untuk melaksanakan
inisiatif seperti penguatan ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi lokal
melalui pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. TPP tidak hanya
membantu implementasi, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat memahami manfaat
dan tujuan dari program tersebut.
4.
Evaluasi Pelaksanaan
Evaluasi adalah kunci untuk memastikan
keberhasilan setiap program. TPP memfasilitasi proses evaluasi pelaksanaan
pembangunan desa, sehingga setiap kegiatan dapat diperbaiki dan ditingkatkan
untuk mencapai hasil yang lebih baik di masa depan.
5.
Penyelenggaraan Sosialisasi
TPP membantu pemerintah desa dalam
menyelenggarakan sosialisasi program dan hasil-hasil pembangunan kepada
masyarakat. Melalui komunikasi yang efektif, masyarakat dapat terlibat aktif
dan memahami manfaat dari setiap program yang dijalankan.
6.
Kepatuhan Terhadap Aturan
Sebagai pendamping, TPP diwajibkan untuk
mematuhi aturan dan memahami regulasi terbaru, terutama terkait dengan
penggunaan Dana Desa. Dengan pemahaman yang baik, TPP dapat memastikan bahwa
setiap program yang dilaksanakan tidak hanya sesuai dengan kebutuhan lokal,
tetapi juga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
7.
Fokus Masa Depan TPP
Di masa mendatang, TPP diharapkan
bertransformasi menjadi katalisator pembangunan berkelanjutan di tingkat desa
dengan fokus yang lebih kuat pada aspek ekonomi dan ketahanan desa. Beberapa
fokus utama meliputi:
a.
Peningkatan Kemandirian Desa: TPP akan lebih
menekankan pengembangan kapasitas dan potensi lokal, mendorong masyarakat desa
untuk menjadi agen perubahan.
b.
Adaptasi Teknologi dan Inovasi: TPP akan
mendampingi desa dalam memanfaatkan teknologi tepat guna dan sistem informasi
desa (SID) untuk meningkatkan efisiensi tata kelola.
c.
Fokus pada Keberlanjutan Ekonomi dan Lingkungan:
TPP diharapkan dapat mendampingi desa dalam pengembangan BUMDes dan pengelolaan
sumber daya alam yang berkelanjutan.
d.
Penguatan Perencanaan dan Akuntabilitas: TPP
akan memastikan bahwa perencanaan dan penggunaan Dana Desa dilakukan secara
akuntabel dan sesuai dengan regulasi.
e.
Peran Advokasi dan Fasilitasi Kebijakan: TPP
akan berfungsi sebagai mitra sejajar masyarakat dalam mengidentifikasi
kebutuhan dan mendorong pengambilan keputusan yang partisipatif.
Kesimpulan
Dalam konteks Hari Desa Nasional Tahun 2026,
peran Tenaga Pendamping Profesional (TPP) menjadi sangat penting, terutama
dalam mendampingi pengembangan BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih. Dengan
tantangan yang semakin kompleks, TPP tidak hanya dituntut untuk mendampingi
program, tetapi juga untuk berperan aktif dalam mendampingi usaha dan
mengembangkan potensi pasar. Melalui pendekatan yang lebih holistik dan
berkelanjutan, TPP akan membantu mewujudkan desa yang berdaulat, mandiri, dan
berkelanjutan.
Dengan komitmen yang kuat dan kerjasama yang
solid antara TPP, pemerintah, dan masyarakat, kita dapat menghadapi tantangan
masa depan dan menciptakan kemajuan yang signifikan bagi desa-desa di Indonesia
.jpeg)
.jpeg)